Pertahanan Keamanan Negara era Hindia Belanda
Pada zaman Hindia Belanda, pemerintah kolonial mengelola sistem pertahanan keamanan negara wilayah Nusantara yang didudukinya dengan sistem terpadu dibawah pengendalian terpusat dari Batavia. Dalam mendukung pengamanan wilayah Nusantara pemerintah Hindia Belanda menggelar sistem transportasi yang mencakup hampir seluruh wilayah Nusantara. Sistem transportasi tersebut mencakup sistem angkutan darat, angkutan laut dan angkutan udara serta Kereta Api. Untuk melancarkan mekanisme administrasi pemerintahan, dukungan logistik serta pelayanan masyarakat umum, khusus di Jakarta dan Surabaya dibangun sistem angkutan internal kota dalam bentuk Trem.
Pengembangan sistem transportasi yang dikelola pemerintah Hindia Belanda sangat jelas beralaskan konsep pengendalian praktis dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah sampai ke pusat. Sistem transportasi yang dibangun pemerintah kolonial jelas sekali sebuah sistem yang sangat mengakomodasi kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Dalam hal ini adalah kepentingan menguasai Nusantara dalam kerangka mengamankan berbagai proyek “menguras” kekayaan alam Nusantara yang sangat berlimpah. Sistem komando dan pengendalian pemerintahan di Nusantara yang sangat luas dan berbentuk kepulauan itu sangat jelas diperhitungkan dengan matang dalam aspek pengamanannya. Dalam sisi inilah jelas terlihat bagaimana pemerintah kolonial Belanda menata sistem pertahanan keamanan Nusantara yang di topang sistem transportasi yang canggih pada jamannya.
Perhubungan Darat. Pembangunan jalan raya di Jawa dan Sumatera serta di banyak bagian lain dari Nusantara oleh pemerintah Hindia Belanda sangat spektakuler untuk ukuran saat itu. Jalan Raya dari Anyer ke Banyuwangi misalnya , tidak hanya berdampak pada putaran roda ekonomi yang memudahkan Belanda mengeduk kekayaan alam akan tetapi juga sebagai sarana pengamanan dari seluruh kepentingan pemerintah kolonial di Nusantara. Jalan jalan raya sisa dari peninggalan Belanda masih banyak digunakan di seluruh Indonesia hingga sekarang.
Perhubungan Laut. Sebagai wilayah yang berbentuk kepulauan maka pemerintah kolonial Hindia Belanda membangun dengan baik sistem perhubungan laut. KPM atau Koninklijke Paketvaart Maatschappij adalah perusahaan pelayaran yang mengelola dan melayani jalur perhubungan laut di Nusantara. Untuk hal ini ada catatan penting yang menyebutkan bahwa ternyata Hindia Belanda hingga saat ini adalah merupakan satu-satunya penguasa yang sangat sukses mengembangkan Pelabuhan Nusantara hingga kawasan terjauh. Pulau pulau terpencil yang jauh letaknya di kawasan perbatasan Nusantara sudah masuk dalam perhitungan jejaring perhubungan laut Hindia Belanda. Tentu saja bukan hal yang aneh karena pemerintah Hindia Belanda memang berkepentingan dalam menguasai seluruh kekayaan alam dan hasil bumi Nusantara untuk kepentingan mereka.
Kereta Api. Jalur kereta api yang dibangun di Jawa dan Sumatera oleh Belanda merupakan jalur perhubungan Kereta Api yang sangat dapat diandalkan. Menggunakan kereta api, pemerintah kolonial Belanda mengangkut banyak kekayaan alam Nusantara untuk kepentingan mereka. Salah satu yang sangat istimewa adalah jalur kereta api di Sumatera Barat yang dibangun khusus untuk mengangkut Batu Bara dari tambangnya di Ombilin. Jalur Kereta Api yang melintas kawasan pegunungan dibuat khusus dengan Rel Bergigi agar kereta api mampu melintas kawasan pegunungan yang curam dengan aman.
Perhubungan Udara. Menyadari benar bahwa Belanda menguasai Nusantara yang berbentuk kepulauan luas dan sebagian besar berpegunungan, maka Belanda membangun sistem perhubungan udara yang tertata rapih dan disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak hanya pesawat terbang biasa akan tetapi Belanda banyak menggunakan pesawat terbang Amphibi untuk menembus wilayah kepulauan terpencil melalui kawasan perairan menggunakan pesawat terbang. Tercatat pemerintah Kolonial Hindia Belanda banyak menggunakan pesawat PBY Catalina dan juga Gruman Albatross. Mendatangi wilayah pulau pulau terpencil yang tidak tersedia Bandara dengan menggunakan Pesawat terbang amphibi yang mampu take off dan landing di perairan.
Tercatat dalam sebuah leaflet KLM (Koninklijke Luchvaart Maatschappij) keluaran tahun 1949 betapa perusahaan penerbangan Hindia Belanda saat itu sudah mampu mencakup hampir seluruh wilayah Nusantara. Tertera dalam leaflet itu jejaring penerbangan KLM di tahun 1949 sudah mencapai destinasi Tarakan , Manado dan Morotai di Utara. Mencapai Ambon Biak dan Holandia (Jayapura) diwilayah timur Nusantara. Sementara di Barat sudah mencapai Sabang dan Medan. Di tahun 1949 itu KLM sudah melayani penerbangan internasional sampai ke Singapura dan Manila yang berangkat dari Batavia atau Jakarta. Dalam leaflet KLM di tahun 1949 itu tercantum kata kata : KLM De eerste Luchtvaart Maatschappij Ter Werld , Welke 30 Jaar Bestaat – Perusahaan Penerbangan Pertama di Dunia jang sudah berdiri 30 tahun.
Perhubungan Udara yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda di Nusantara atau Indonesia sampai dengan tahun 1949 jelas termasuk dalam sub sistem pertahanan keamanan mereka. Hal ini terbukti dari dokumen resmi yang tersimpan di arsip Belanda di Leiden tentang FIR Singapura dan FIR Batavia. Pemerintah kolonial Belanda menyatakan keberatan dengan keberadaan FIR Singapura yang masuk jauh ke wilayah teritori Hindia Belanda di kepulauan Riau dan Natuna. Pemerintah Hindia Belanda menuntut bahwa penerbangan militer Hindia Belanda di kawasan FIR Singapura tetap dikelola oleh otoritas penerbangan Hindia Belanda sendiri dari Tanjung Pinang. Demikian pula penyelenggaraan penerbangan SAR di kawasan itu harus tetap dikelola oleh pemerintah colonial Hindia Belanda.
Kesimpulan sederhana dari kesemua itu adalah Hindia Belanda membangun sistem transportasi di kawasan Nusantara tidak hanya untuk kepentingan menguasai dan mengambil kekayaan alam Nusantara bagi kepentingan Belanda, akan tetapi sekaligus dipergunakan untuk mengelola pertahanan keamanan Hindia Belanda dari ancaman pihak asing.
Pada sisi lainnya pemerintah Hindia Belanda sudah memikirkan tentang aspek penyebaran penduduk di Nusantara. Sampai sekarang masih tetap ada perkampungan orang jawa di beberapa tempat di Pulau Sumatera. Walaupun tujuan utama adalah digunakan sebagai pekerja kasar , akan tetapi esensi penyebaran dan upaya pemerataan penduduk Nusantara akan memudahkan juga aspek pertahanan keamanan yang dibutuhkan sewaktu waktu oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Demikianlah gambaran umum dari bagaimana pemerintah kolonial mengelola wilayah pendudukannya bagi keuntungan pemerintah Belanda secara finansial yang sekaligus mengandung sebuah konsep perencanaan utuh bagi pendekatan keamanan nasional. Sebuah konsep pertahanan dan keamanan wilayah kekuasaan mereka dengan bertopang pada jejaring transportasi darat, laut, udara dan kereta api. Disisi lain pemikiran mengenai penyebaran bagi pemerataan penduduk sudah dimulai oleh pemerintah kolonial yang pasti berhubungan erat dengan penyelanggaraan National Security atau pengamanan wilayah kekuasaannya.
Jakarta 2 Januari 2023
Chappy Hakim – Pusat Studi Air Power Indonesia.
