Pindah ke Halim, Solusi yang ”Berbahaya”!

Kepadatan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng,Banten,sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan keselamatan penumpang.   Untuk mengurangi beban di bandara tersebut, Bandara Halim Perdanakusuma akan dibuka lebih banyak untuk penerbangan komersial.

Demikian salah satu dari delapan keputusan penting dari rapat tentang keselamatan transportasi udara dan darat yang dipimpin Wakil Presiden Boediono di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

“Ini langkah jangka pendek yang bisa segera dilakukan yakni mengoptimalkan pemakaian Bandara Halim Perdanakusuma untuk penerbangan sipil,” kata Juru Bicara Wakil Presiden,Yopie Hidayat.

Yopie menambahkan,negosiasi dengan pihak TNI AU sebagai pemilik bandara Halim Perdanakusuma segera dilakukan sehingga sebagian landasan bisa dipakai untuk penerbangan domestik.   Demikian kutipan sebagian berita yang dimuat di salah satu media online.

Memindahkan kembali kegiatan penerbangan sipil, walaupun hanya domestik ke Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, mencerminkan betapa parahnya bidang perencanaan penerbangan sipil nasional.

International airport setiap lima dan sepuluh tahun harus melaksanakan evaluasi tentang kapasitas dan kemampuannya sesuai perkembangan yang terjadi.    Dari hasil evaluasi tersebut, dilaksanakanlah langkah-langkah penyesuaiannya.    Tidak hanya mendiamkan, kemudian setelah terjadi “amburadulnya” penumpang kemudian mengambil jalan pintas kembali ke “airport” yang lama.   Lebih lebih dengan judul “mengoptimalkan pemakaian Bandara Halim”.

Halim Sudah Sesak

Sekadar untuk diketahui saja bahwa pemakaian Bandara Halim saat ini sudah “lebih” dari optimal. Penggunaan satu pangkalan udara militer tidak bisa diukur dengan parameter operasional dari penerbangan sipil.    Pangkalan udara militer sepanjang tahun sudah diplot dengan ketat penggunaannya yang tidak hanya pelaksanaan operasi penerbangan rutin, tetapi juga dengan pelaksanaan operasi penerbangan latihan berjadwal.

Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma sebagai military airbase merupakan subsistem dari alat utama sistem senjata (alutsista) angkatan perang.   Kegiatan yang dilakukan di Pangkalan Udara Halim tidaklah semata latihan penerbangan yang hanya melibatkan pesawat terbang, tetapi juga melibatkan personel dari pasukan Lintas Udara (Linud) dan perbekalan TNI Angkatan Darat serta Pasukan Khas (Paskhas) TNI Angkatan Udara dengan jadwal latihantertentu, antara lain penerjunan dan latihan pengamanan objek vital nasional, serta penerbangan bantuan administrasi dan logistik.

Pangkalan Udara Halim adalah home base dari skadron Linud Berat Hercules, skadron angkut ringan/ sedang F-27 dan CN-235 serta skadron 17 VIP.    Seluruh awak pesawat dari skadron-skadron ini mempunyai jadwal yang penuh setiap tahunnya dengan kegiatan penerbangan yang sangat padat.

Sekali lagi terminologi padat dalam penerbangan sipil jauh berbeda dengan operasi penerbangan militer. Sekadar contoh saja, pada saat penerjunan pasukan di sekitar landasan, take off-landing-nya memang berjarak cukup jauh karena memberikan waktu yang cukup untuk pergerakan pasukan di bawah.

Demikian pula pada saat latihan penerbangan formasi dan lain-lain.    Saat ini saja sektor pengamanan Pangkalan Udara Halim sebagai pangkalan militer sudah cukup terganggu dengan keberadaan “general aviation” dan penerbangan carter di Halim.

Mencermati pernyataan bahwa sebagian landasan dapat dimanfaatkan untuk penerbangan domestik. Landasan di Halim hanya satu.   Lebih jauh lagi di Halim tidak tersedia taxi way yang dapat menampung pesawat dari tempat parkir sebelum menuju tempat take off.

Di seberang runway memang ter-sedia semacam taxi way, tetapi tidak banyak berguna karena posisi dan jalur akses ke runway tidak didisain untuk berfungsi sebagai taxi way bagi kemudahan take off dan landing menuju runway.    Banyak lagi masalah teknis yang sebenarnya sangat tidak mendukung Lanud Halim digunakan lagi sebagai tempat penerbangan komersial.    Dia sudah cukup untuk penerbangan militer dengan sebagian “general aviation” dan penerbangan VVIP/ VIP tamu kenegaraan.

Dalam konteks negara dalam keadaan darurat, Lanud Halim akan juga digunakan sebagai pangkalan aju dari pesawat-pesawat tempur bagi pengamanan ibukota.    Kegiatan ini pun memerlukan latihan intensif yang akan cukup menyita waktu dan ruang di sekitar bandara.    Upacara-upacara militer dan latihan-latihan pasukan yang berpangkalan di Halim akan sangat mengganggu pelaksanaan penerbangan di luar jadwal penerbangan militer.    Disadari bahwa dengan alur laju kemajuan pembangunan tidak bisa dihindari perkembangan penerbangan domestik mengalami peningkatan juga.

Peningkatan Kualitas

Namun, patut dipertimbangkan pula dengan peningkatan anggaran Hankam sebagai upaya pemerintah untuk peningkatan kualitas pemeliharaan pesawat dan peningkatan kualitas latihan awak pesawat Angkatan Udara akan menyebabkan terjadinya peningkatan jam terbang latihan dan operasi di TNI.

Hal ini jelas akan berakibat semakin sibuknya Lanud Halim bagi kegiatan penerbangan operasi dan latihan TNI.

Banyaknya kecelakaan di TNI yang terjadi belakangan ini,penyebabnya adalah antara lain kurangnya tersedia pesawat terbang yang siap karena kurangnya dukungan anggaran.    Janganlah kita kemudian menambah anggaran untuk mengoreksinya dengan sekaligus membebani pangkalan udara dengan penerbangan domestik yang menyebabkan berkurangnya kesempatan latihan.

Hasilnya adalah sangat mudah diterka yaitu menurunnya faktor “keamanan terbang ”faktor “aviation safety”.    Janganlah keteledoran dalam bidang perencanaan di sektor penerbangan sipil,kemudian mencari solusi jalan pintas yang mengganggu sektor penerbangan militer.   Hendaknya kekurangan yang terjadi patut menjadi pembelajaran bagi kita semua agar laju pembangunan tidak berlanggam “tambal sulam”.

Salah satu penyebab keteledoran tadi, yang patut diduga adalah, karena pihak yang bertanggung jawab terhadap perkembangan International Airport Soekarno- Hatta pada 5-10 tahun terakhir tidak berada di bawah pimpinan yang memiliki kompetensi di bidang “aviation”.

Chappy Hakim

Jakarta 16 Oktober 2010

Catatan: artikel ini sudah dimuat di salah satu Koran Ibukota.