Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal (Purn) Chappy Hakim meluncurkan buku berjudul “Tanah Air dan Udaraku Indonesia”. Dalam bukunya, Chappy menjelaskan pentingnya membangun kedaulatan wilayah udara Indonesia, sebagai salah satu persiapan menghadapi ancaman global.
“Banyak defisni tentang kedaulatan. Namun, pengertian sederhananya adalah hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah, atau dalam hal ini wilayah udara Indonesia,” ujar Chappy, saat memberikan sambutan dalam peluncuran buku di Gramedia, Matraman, Jakarta, Rabu (29/7/2015).
Chappy menjelaskan bahwa penguasaan wilayah udara merupakan salah satu metode pertahanan yang pengaruhnya sangat besar dalam memastikan keamanan negara. Beberapa pengalaman negara-negara dalam masa perang dunia memberikan contoh betapa kedaulatan wilayah udara menjadi penting untuk dikuasai.
Bahkan, menurut Chappy, saat ini ancaman terhadap keamanan negara semakin sulit untuk dideteksi. Misalnya, serangan teroris terhadap menara kembar di Amerika Serikat, yang dilakukan dengan menggunakan pesawat komersil.
“Saat ini masih banyak penerbangan tanpa izin melintas di wilayah udara Indonesia. Peristiwa Bawean pada 2003, pesawat Amerika bisa masuk tanpa izin di wilayah NKRI. Belum lagi di wilayah Selat Malaka yang sangat rawan bagi keamanan negara,” kata Chappy.
Menurut Chappy, wilayah Indonesia yang sangat strategis berpotensi terjadi serangan secara tiba-tiba. Namun, saat ini ancaman tersebut belum diikuti pengelolaan wilayah udara yang dilakukan secara maksimal.
Melalui bukunya tersebut, Chappy berupaya membagikan pandangannya seputar isu-isu pertahanan dan kedaulatan wilayah udara Indonesia. Ia berharap, buku tersebut dapat membangkitkan kembali kesadaran pemerintah, pakar hukum udara, pemerhati serta pelaku transportasi udara, khususnya dalam menyusun strategi pertahanan nasional yang komprehensif dan efektif secara bersama-sama.
“Kekuatan maritim tidak akan pernah dapat tercapai tanpa diiringi dengan penyelenggaraan air superiority dan air supremacy,” kata Chappy.
Dalam peluncuran tersebut, hadir beberapa pimpinan lembaga tinggi negara, seperti Ketua DPR Setya Novanto, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhie Purdijatno, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Selain itu hadir pula Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan mantan Kepala BIN Hendropriyono. (Sumber. Kompas.com)
