Jakarta – Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim masih menanti pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mewujudkan pengambilalihan Flight Information Region (FIR) yang mencakup Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Natuna, Serawak dan Semenanjung Malaka, dari tangan Singapura.
FIR merupakan wilayah ruang udara dalam sebuah negara yang menyediakan layanan informasi penerbangan sekaligus layanan peringatan.
Pasalnya, lanjut mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara tersebut, Presiden Jokowi sudah meneken Instruksi Presiden (Inpres) mengenai pengambilalihan FIR dari Singapura. Namun, hingga saat ini, hal itu belum juga terwujud.
“Saya enggak mau mempermasalahkan lagi FIR, karena sudah ada instruksi presiden. Jadi silahkan tanya sama pemerintah, sudah keluar instruksi, kenapa enggak jalan?” ujar Chappy di Skadron 31 Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma di sela peluncuran tujuh buku miliknya, Minggu (17/12/2017).
“Kita tinggal menunggu saja Inpres yang sudah keluar setahun lalu, yang sudah dimasukan juga ke dalam UU nomor 1 Tahun 2009 bahwa kita harus segera mengambilalih FIR dari Singapura,” lanjut dia.
Chappy menegaskan bahwa FIR merupakan bentuk kedaulatan Indonesia atas wilayah udaranya sendiri.
Sejak tahun 1946 hingga saat ini, FIR diketahui dipegang Singapura. Ia khawatir kondisi tersebut lama kelamaan menyebabkan sengketa wilayah udara antara Indonesia-Singapura.
Apalagi, Indonesia mendeteksi Singapura seringkali menjadikan area itu dijadikan sebagai tempat latihan perang angkatan udara mereka.
“Negara yang otoritas penerbangannya menguasai wilayah kedaulatan negara lain, dia memang bisa menggunakan itu untuk latihan angkatan udaranya. Sekali lagi itu adalah critical border. Sehingga kita sangat punya kepentingan untuk berdaulat, untuk memiliki kekuasaan di critical border itu,” ujar Chappy.
Diberitakan, Presiden Jokowi pernah mengeluarkan instruksi untuk mengambilalih FIR. Ia minta kementerian terkait mempersiapkan sumber daya agar FIR dapat dikelola sendiri.
“Arahan Presiden, bahwa kita dalam 3-4 tahun ini mempersiapkan peralatan-peralatan dan personel yang lebih baik. Sehingga ruang udara kita dapat dikelola sendiri oleh Indonesia,” ujar Menteri Perhubungan kala itu, Ignasius Jonan dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jalan Veteran, Jakarta, Selasa (8/9/2015).
“Kita juga akan berbicara dengan Malaysia-Singapura. Kalau sudah siap akan ada pengalihan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik,” lanjut dia.
